SELAMAT DATANG


Mari Berbagi Pengetahuan
Indonesia dan Politik
Image by Cool Text: Logo and Button Generator - Create Your Own Logo

Laman

Senin, 01 Agustus 2011

Perbandingan Demokrasi di Indonesia dengan Malaysia


PERBANDINGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Demokratisasi di seluruh Negara di dunia sedang buming-bumingnya di jalankan dan di pelajari oleh Negara-negara yang menginginkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi memang pada awalnya diusung oleh negara-negara barat. Mereka mengklaim kehidupan di negara-negara barat jauh lebih demokratis dibanding kehidupan di negara-negara lain karena mereka lebih memahami, menghormati, dan menerima suara yang berbeda. Semakin pesatnya perkembangan zaman yang kemudian menuntut perubahan di segala bidang kehidupan akhirnya demokratisasi diinginkan oleh seluruh Negara di dunia. Sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila mengedepankan keterbukaan, kebebasan tetapi yang bertanggung jawab dalam segala bidang kehidupan manusia, penghormatan terhadap kaum minoritas di negara tersebut. Dan masih banyak indikator yang lain yang bisa digunakan untuk melihat isu demokrasi di suatu Negara.
Berlanjut dengan hal diatas kita bisa membandingkan suatu Negara dengan Negara lain
didalam menjalankan demokratisasi dinegaranya masing-masing. Seperti yang saya akan bicarakan di bawah ini yaitu perbandingan demokratisasi di Indonesia
dan Malaysia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu istilah  dari kata demokrasi.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejakabad ke 18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.1
Perkembangan demokrasi di Indonesia
Demokrasi secara utuh di Indonesia berjalan pada tahun 1999 dimana rakyat Indonesia baru untuk pertama kalinya boleh menentukan hak pilihnya secara demoktratis setelah lebih dari 40 tahun sejak 1955 Indonesia mengadakan pemilihan anggota parlemen. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi, yaitu:
  • Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan.
  • Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan
    konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin.
  • Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden
    Soeharto.
  • Keempat yaitu demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi
Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.
Dan di tahun Tahun 1999 ini lah rakyat Indonesia baru merasakan adanya pemilihan yang transparan dan bebas. Dimana Spanduk-spanduk yang terpancang di berbagai tempat umum dan propaganda melalui media umum, sepert radio, televisi, pemerintah mempropagandakan janji-janjinya yaitu: " Pemilihan parlemen musti dijalankan secara aman, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil".
Ditahun ini pula masyarakat mulai berani berbicara secara lantang tentang masa depan negeri ini. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa kedepan nanti negeri ini akan bisa lebih dewasa untuk memahami arti dari demokrasi seperti Negara-negara yang sudah menerapkan system demokrasi ini terlebih dahulu.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.2
Satu hal yang paling krusial dalam konteks penerapan demokrasi di Indonesia adalah, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai sebuah lembaga legislasi baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi wajah demokrasi, khususnya keterwakilan rakyat yang berada di daerah untuk sama-sama merasakan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan. Dalam konteks demokrasi, mekanisme pemilihan anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, tentunya menjadikan anggota DPD adalah orang-orang yang mendapat legitimasi secara utuh dari masyarakat. Dan hal ini tentunya menjadi wajar apabila sebagai sebuah lembaga, DPD memiliki suatu otomomi dalam menjalankan fungsi legilasinya.
Tetapipada realitasnya, anggota DPD ternyata berada dalam ketidakberdayaan dikarenakan sistem dan perundang-undangan yang membatasi mereka untuk memberikan kontribusi lebih bagi daerah. Mungkin ini adalah suatu bagian dari rekayasa demokrasi yang tidak utuh. Sehingga kehadiran DPD sebagai sebuah lembaga tinggi negara dibuat tidak berdaya didalam statusnya yang penuh dengan nilai prestisius.
Setelah berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 1999 sampai tahun ini secara umum proses demokrasi di Indonesia memang masih lebih condong pada suatu pembentukan dari atas ke bawah (tergantung dari elite politik). Karena proses demokrasi di Indonesia dalam kehidupan politik masih sangat situasional, seperti dalam momentum pemilu nasional ataupun daerah, dimana otoritas dan hak masyarakat didalam menyampaikan suara benar-benar diakui, da itupun jika tidak ada manipulasi atau kecurangan dalam pemilu.
Oleh karena itu proses pendewasaan demokrasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat dipengaruhi oleh peranan kelembagaan, baik dalam organisasi, partai politik hingga lembaga negara. Dalam situasi seperti ini, maka yang harus menjadi perhatian adalah pembagian wewenang yang proporsional didalam lembaga-lembaga tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya monopoli dan penyalahgunaan otoritas didalam mengambil sebuah kebijakan.
Perkembangan demokrasi di Indonesia juga membawa hal yang negatif bagi Negara kita, yaitu melemahnya perekonomian di republik Indonesia. Hal seperti ini umum terjadi di suatu Negara ketika demokrasinya sedang berkembang. Tapi di satu sisi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan medali demokrasi dari International Association for Political Consultant (IAPC) karena Indonesia dinilai telah berhasil dalam mengembangkan dan mempraktikkan demokrasi seperti terbukti dengan terselenggarakannya pemilihan umum parlemen dan dan pemilihan presiden secara damai.3
Ini membuktikan bahwa Indonesia telah bersungguh-sungguh menjalankan dan memahami tentang Demokrasi.
Perkembangan demokrasi di Malaysia
Malaysia sebagai Negara tetangga Indonesia yang memiliki dominasi penduduk yang beragama islam sama dengan Indonesia memiliki perbedaan system demokrasi dengan Indonesia. Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlemen di bawah Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agung sebagai Ketua Negara. Perlembagaan negara telah dirubah dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengamanan sistem ini. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlemen adalah pembagian kuasa kepada tiga bagian di dalam pemerintahan, yaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif.
Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Sehubungan dengan itu, beberapa provinsi yang ada di Malaysia seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak , Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah menyetujui konsep perubahan Negara Malaysia. Setiap provinsi yang terlibat telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing, seperti keuangan, pertahanan, pendidikan, dan lain-lain. Kepada perlembagaan Malaysia yang sudah di atur oleh kerajaan pusat. Dan ada beberapa perkara-perkara yang harus ditangani sendiri oleh masing-masing provinsi-provinsi yang ada di Malaysia.
Sebagai sebuah negara Raja yang memiliki lembaga, maka diperlukan perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agung seperti Raja-raja melayu di sembilan provinsi dan majelis Raja-raja tetapi Baginda tetap diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing.
Kedudukan Parlemen Malaysia terdiri daripada tiga komponen yaitu :
1.      Yang Di-Pertuan Agong
2.      Dewan Negara
3.      Dewan Rakyat
Setelah perkembangan politik yang di alami Malaysia akhirnya pada pemilihan umum tahun ini banyak kemajuan demokrasi yang telah di tunjukkan Malaysia kepada dunia.
Salah satu aspek penyelenggaraan pemilihan umum. Malaysia, ternyata sudah memiliki sistem yang baku, sehingga pemilihan umum dapat dianggap sebagai rutinitas penyelenggaraan negara. Tidak perlu UU baru dan tidak ada masalah dengan peserta Pemilu. Meskipun mendadak, Pemilu bisa diselenggarakan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Babak baru bagi kehidupan demokrasi Malaysia pun lahir. Demokrasi yang menekankan sebuah metodologis untuk menghasilkan rotasi kekuasaan dan fungsi recruitment politik tercermin dalam pemilu kali ini. Barisan Nasional menjalankan fungsi alat politik cukup superior memimpin Malaysia. Barisan Nasional sebagai koalisi yang memerintah Malaysia sejak merdeka pada 1957 akhirnya akan mengalami kesulitan karena akan berhadapan dengan kelompok oposan di parlemen. Artinya terbuka keran lebar bagi kelompok oposan untuk masuk dalam jabatan politik dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perkembangan ini sangat membagakan Malaysia karena didalam sistem demokrasi yang di jalankan Malaysia tidak mempengaruhi perekonomiannya. Melainkan Malaysia dapat menikmati kemajuan ekonomi di atas rata-rata Negara lain.
Malaysia juga berada di jajaran terdepan dalam proses industrialisasi. Selain itu, sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan ekonomi jumlah kelas menengah Malaysia meningkat tajam. Meski dapat mewujudkan kesejahteraan, sistem politik yang ada saat ini dianggap tidak populer.
PERBEDAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Masing-masing Negara diatas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yaitu:
  • Indonesia sebagai Negara yang memiliki banyak partai (multi partai) didalam menjalankan demokrasi harus lebih banyak belajar lagi, karena didalam menjalankan pemilihan umum Indonesia harus mempunyai banyak waktu untuk mematangkan dan mempersiapkan pemilihan umum tersebut. Beda dengan Malaysia yang sewaktu-waktu bisa mempercepat pemilihan umumnya tanpa berpikir ribet.
  • Didalam menjalankan serta mengembangkan demokrasi di Indonesia, pemerintah tidak bisa menyelaraskan dengan pengembangan perekonomian dimana Indonesia Cuma bisa mengonsentrasikan diri pada pengembangan demokrasi saja dan akhirnya perekonomian tidak begitu berjalan dengan baik. Lain dengan Malaysia yang bias memusatkan perhatiannya dalam dua tersebut.
  • Dilain hal Indonesia mendapatkan satu penghargaan yang sangat berarti bagi pengembangan demokrasi di Indonesia yaitu perolehan medali demokrasi dari IAPC atas kesuksesan telah mempraktekkan demokrasi di Indonesia dan hal ini tidak diperoleh oleh Malaysia.
  • Perbedaan Demokrasi paling nyata yang membedakan Indonesia dan Malaysia adalah Malaysia bermuara pada sistem politik monarkhis (kerajaan) dan pengaruh islam yang sangat kuat. Peran yang masih kuat dari kerajaan turut mempengaruhi proses demokratis di Malaysia.
KESIMPULAN
Saya bisa menarik kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa demokrasi belum bisa berjalan secara beriringan dengan keadaan perekonomian. Kita bisa liat di antara kedua Negara di atas. Dengan sistem demokrasi yang berbeda menempatkan kedua Negara ini memiliki kelebihan dan kelemahan seperti yang tertuang diatas. Apapun bentuk demokrasi yang
di jalankan masing-masing Negara, tetap hal utama yang harus di lihat agar demokrasi tersebut berjalan dengan lancar adalah kerjasama dan hubungan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan.



DAFTAR PUSTAKA
  • www.google.com, Harian Umum Pelita, Pemilihan Umum Di Malaysia, 7 Mei 2008
  • www.republika.co.id, Demokrasi Malaysia Tak Mengenal Kabinet Pelangi, diakses  1 Mei 2008
  • www.google.com, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Malaysia, diakses 1 Mei 2008
  • www.google.com, Perkembangan Demokrasi Hambat Pertumbuhan Ekonomi RI, diakses 1 Mei 2008
·         http://gungbayou.blog.friendster.com/2008/05/teori-perbandingan-politik/
1Google.com, sejarah dan perkembangan demokrasi, diakses tanggal 1 Mei 2008
2 Google.com, sejarah dan perkembangan demokrasi, diakses tanggal 1 Mei 2008
3 Harian Umum Sore Sinar Harapan, Rakyat Indonesia Peroleh Medali Demokrasi, Senin 12 November 2007

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar