Fakta Demokrasi
Indonesia
Mahathir:
Demokrasi Indonesia Merugikan Karena Terlalu Bebas
Makassar
(voa-islam.com) – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menilai
penerapan demokrasi di Indonesia terlalu bebas. Demokrasi yang diterapkan
menyeluruh pada masyarakat yang masih belajar justru berujung pada melencengnya
substansi utama yakni kesejahteraan masyarakat.
Salah satu
bentuk kebebasan tersebut yakni banyaknya jumlah partai politik sebagai efek
dari tingginya animo masyarakat untuk menjadi petinggi negara. Akibatnya,
dukungan terhadap pemerintahan menjadi lemah. Bahkan, pemerintahan yang
didukung koalisi partai dinilai sangat lemah. Ideologi negara yang seharusnya
menjadi landasan dukungan justru berkurang dengan banyaknya jumlah partai.
...Sistem demokrasi diterapkan untuk
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemerintahannya.Tapi jika
tidak ada batasannya, justru akan merugikan rakyat,” ujar Mahathir...
Efeknya, terjadi
saling hujat dalam jalannya pemerintahan. “Sistem demokrasi diterapkan untuk
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemerintahannya.Tapi jika
tidak ada batasannya, justru akan merugikan rakyat,” ujar Mahathir saat menjadi
pembicara dalam seminar internasional “Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat” yang
diselenggarakan Universitas Hasanuddin (Unhas),Makassar, kemarin.
Mahathir
mengatakan, semasa pemerintahannya di Malaysia, demokrasi tetap
diterapkan.Hanya, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar terutama
menyangkut isu-isu sensitif dan berpotensi mengancam keutuhan negara.
Batasan-batasan yang dibuat tersebut memang mendapatkan kecaman berbagai pihak.
“Negara-negara
maju bahkan lebih buruk lagi untuk menjaga penerapan demokrasi dalam kaitannya
dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Mereka kadang menahan orang
tanpa landasan undang-undang tapi di Malaysia tidak,semuanya ada,”ujarnya.
Menurut PM Malaysia ke-4 ini, ada perbedaan demokrasi zaman dulu dengan yang
diterapkan saat ini.
Label hak asasi
manusia (HAM) selalu dijadikan tameng dalam mengekspresikan kebebasan bersuara,
berpendapat,dan berorganisasi. Mahathir menilai,HAM dalam penerapan demokrasi
kerap disalahgunakan untuk menjelek-jelekkan orang lain, golongan,b ahkan
agama. “HAM memang sangat bagus tapi jangan sampai kebebasan tersebut
disalahgunakan.
Kalau tidak,hal
tersebut akan mengancam pelaksanaan demokrasi,” katanya. Terkait pendapatnya
tentang Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mahathir menyatakan
sangat sulit untuk melakukan penilaian. Menurutnya,masyarakat Indonesia harus
lebih bersabar untuk menghadirkan perubahan. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin
Limpo yang juga menjadi pembicara berpendapat, demokrasi tidak boleh dilakukan
dengan pendekatan yang mengawang-awang.
Apalagi, jika
tidak ada bingkai berpikir konstruktif dalam penerapannya. Akibatnya, demokrasi
akan berujung pada money politics dan memberlakukan hukum rimba. Mereka yang
memiliki dukungan dana akan menjadi penguasa dan terpilih atas nama rakyat.
“Nasionalisme dalam demokrasi sangat berperan untuk menjaga segalanya tetap
berjalan dalam kerangka kebangsaan,”tambahnya. (Ibnudzar/sindo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar